Kartu BLT pun Diundi

kompas/m syaifullah
Antrean warga pemegang kartu kompensasi BBM (KKB) penerima dana bantuan langsung tunai (BLT) untuk pencairan tahap kedua di Kantor Pos dan Giro Banjarmasin, Kalsel, Senin (30/1), berlangsung sejak pagi. BLT diberikan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

Sabtu, 24 Mei 2008 | 08:13 WIB
PEMBAGIAN bantuan langsung tunai atau BLT yang menggunakan hasil pendataan sosial ekonomi atau PSE tahun 2005 menyulitkan sejumlah ketua rukun warga dan rukun tetangga di berbagai daerah. Untuk menghindari munculnya sikap iri hati di antara masyarakat, seorang ketua rukun warga terpaksa mengundi dua kartu BLT atas nama dua warga yang pindah di hadapan 12 kepala rumah tangga sasaran baru yang mengajukan diri.

"Tindakan ini terpaksa kami lakukan agar tidak terjadi iri hati atau keributan di masyarakat. Mereka kami kumpulkan dan kartu BLT kami undi di hadapan mereka. Kami sepakat jika sudah ada dua keluarga yang mendapatkan undian, maka yang lain tidak boleh mengeluh," jelas Didi Sutardi Ketua Rukun Warga (RW) 08 Desa Cicadas, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jumat (23/5).

Menurut Didi, sebagai ketua RW ia menyesalkan data rumah tangga sasaran (RTS) hasil pendataan Badan Pusat Statistik tahun 2005 yang disusun tanpa melibatkan ketua RW atau RT setempat. "Kami pernah dikomplain warga karena mereka mengira ketua RW dan RT yang menentukan siapa penerima BLT. Seharusnya BPS dulu menyertakan kami pada saat pendataan agar hasil pendataan lebih akurat," ujarnya.

Ketidakakuratan data BPS dan lama jeda pendataan dari tahun 2005 hingga 2008 menyebabkan beberapa ketua RW dan RT kewalahan memberikan keterangan kepada warga. "Kalau ada dua kartu saja yang gagal, warga yang mengajukan diri bisa sampai 30 rumah tangga bahkan lebih. Kebijakan dari atas, tetapi kami yang kena getahnya," tambah Didi.

Sugimin Ketua RT 02 / RW 12 Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung mengaku kerepotan menentukan pengganti RTS penerima BLT. Dari total 61 RTS yang terdaftar, terdapat tujuh kartu BLT yang batal karena empat kepala rumah tangga meninggal dan tiga pindah tempat. "Kami terpaksa mengadakan rapat warga untuk menentukan tujuh RTS baru yang layak menerima BLT," ungkapnya.

Baik Didi maupun Sugimin berharap, penggantian kartu BLT baru bagi RTS baru yang diajukan berlangsung secepat mungkin agar tidak terjadi tuntutan di antara warga. "Kami bahkan sudah melakukan pendataan RTS baru untuk mengantisipasi bila suatu saat dibutuhkan data pemutakhiran baru. Karena berdasarkan pengalaman kami di lapangan, yang namanya orang miskin tidak berkurang, tetapi justru bertambah," tambah Didi.

Kepala Desa Cicadas Iyus Rusmana mengatakan, sampai saat ini kartu BLT masih ditahan di kelurahan dan menunggu selesainya pendataan secara serempak di seluruh Kecamatan Cibeunying Kidul. "Kebijakan ini dilakukan agar tidak terjadi salah persepsi atau prasangka di antara warga. Kalau semua kelurahan sudah terdata, kami segera membagikan," jelasnya

A01
Sent from my BlackBerry © Wireless device from XL GPRS/EDGE/3G Network